Showing Page:
1/36
MAKALAH
UPAYA KONKRETISASI NILAI-NILAI KERAKYATAN
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN NEGARA UNTUK
MENCAPAI PERSATUAN DAN KESATUAN
“Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas Pendidikan
Pancasila”
Disusun oleh :
Ridwan Adriansyah Puspita
F4401211012
ST23
Dosen Penanggung Jawab Penugasan :
Ir. Ujang Sehabudin M.Si
PENDIDIKAN PANCASILA
DIREKTORAT PENDIDIKAN KOMPETENSI UMUM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2021
Showing Page:
2/36
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya,
penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “Implementasi dan
Pembinaan Nilai Kerakyatan yang dapat Meningkatkan Kualitas Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara” ini tepat waktu.
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan
Pancasila dari Tim Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan
Kompetisi Umum (PKU) IPB University. Makalah ini diharapkan dapat menjadi
bahan penilaian untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Diharapkan juga makalah
ini dapat memberikan wawasan baru mengenai implementasi dan pembinaan nilai
kerakyatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa
dan bernegara bagi pembaca maupun penulis.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak Ujang selaku
dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas paralel ST23, teman-teman, serta
seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penugasan ini.
Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu penulis menerima dan mempertimbangkan segala kritik dan saran dari
pembaca.
Subang, 12 Oktober 2021
Penulis
Showing Page:
3/36
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii
DAFTAR ISI..................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang .................................................................................................. 1
1.2. Rumusan Masalah ............................................................................................ 5
1.3. Tujuan Penulisan .............................................................................................. 6
1.4. Perumusan Butir-butir Makna Sila Ke-4 ....................................................... 6
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................. 8
2.1. Pembahasan butir-butir makna sila ke-4. ...................................................... 8
2.2. Faktor-Faktor Positif (Pemicu) yang Mempengaruhi Implementasi Sila
Ke-4................................................................................................................................18
2.3. Sumbangan Pemikiran Untuk Upaya-upaya dalam Membina
Pengimplementasian Esensi Nilai-nilai Sila Ke-4..................................................... 19
2.4. Faktor-Faktor Negatif (Penghambat) yang Mempengaruhi Implementasi
Sila Ke-4. ...................................................................................................................... 21
2.5. Sumbangan Pemikiran Untuk Upaya-upaya Agar Faktor-faktor Negatif
yang Mempengaruhi Implementasi Sila Ke-4 Dapat Diubah untuk Mewujudkan
Keadilan Sosial atau Kebahagiaan Bersama Agar Keutuhan NKRI Tetap
Terjaga. ........................................................................................................................ 24
BAB III PENUTUP ......................................................................................................... 27
3.1. Simpulan ...................................................................................................... 27
3.2. Kritik dan Saran ......................................................................................... 29
Daftar Pustaka ................................................................................................................ 30
Showing Page:
4/36
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Pelaksanaan bernegara, setiap negara memiliki bentuk yang berbeda-
beda. Dilihat dari sisi pelaksanaannya bentuk pemerintahan dapat diklasifikasikan
menjadi beberapa bentuk di antaranya; Oligarki, Monarki, dan Demokrasi (Rahayu,
2017). Bentuk-bentuk pemerintahan tersebut tentulah memiliki ciri khas dan
keunggulannya masing-masing. Bentuk negara oligarki memiliki ciri, yaitu
beberapa pihak dapat berkuasa untuk memegang kekuasaan suatu negara
berdasarkan kekayaan yang dimilikinya, keluarga atau kekuasaan dalam militer.
Bentuk negara monarki memiliki ciri bahwa negara tersebut dipimpin oleh seorang
raja, syah, kaisar atau ratu yang berganti jabatan secara turun-temurun dan
berlangsung seumur hidup atau singkatnya bentuk negara tersebut adalah kerajaan,
sedangkan bentuk negara demokrasi memiliki ciri bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat.
Sistem pemerintahan berbagai negara di dunia pun berbeda-beda, di antara
sistem pemerintahan itu ialah; sistem pemerintahan parlementer, sistem
pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan referendum, ada juga sistem
pemerintahan campuran (Anangkota, 2017 ; Fanny, 2019). Masing-masing sistem
pemerintahan tersebut pun memiliki ciri dan perbedaan masing-masing.
Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai ciri-ciri khusus jika
dibandingkan dengan negara lainnya, keanekaragaman masyarakat, suku, ras,
bahasa dan budaya yang ada di dalamnya menjadi salah satu cirinya (Rahayu,
2017). Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan samudra serta teritorial
Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan yang dipisahkan oleh berbagai selat
dan laut menimbulkan banyak keragaman serta perbedaan berupa suku, ras, agama,
budaya dan lain sebagainya. Walaupun demikian nilai-nilai toleransi, persatuan dan
Showing Page:
5/36
2
kesatuan tetap terunjung tinggi di setiap benak, jiwa dan raga masyarakat Indonesia.
Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia telah disatukan oleh sebuah ideologi
yang disahkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI,
yaitu Pancasila. Selain itu, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia telah
tertanam dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi
tetap satu Jua (Indonesia). Bahkan dalam rentang waktu sejarah bangsa Indonesia
dari masa orde lama, orde lama hingga masa reformasi Pancasila tetap menjadi
dasar negara tanpa ada perubahan nilai sedikit pun di dalamnya. Artinya nilai-nilai
yang terkandung pada Pancasila terbukti berasal dari nilai-nilai yang digali secara
mendalam dari bumi Indonesia sehingga masyarakat Indonesia sangat mudah untuk
menerimanya. Dari latar belakang tersebut terbentuklah sistem pemerintahan
Negara Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang memiliki ciri khas dan berbeda
dengan sistem negara lain di dunia, yaitu kedaulatan sepenuhnya berada di tangan
rakyat yang artinya segala bentuk kebijakan dibuat dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat, sehingga muncullah istilah musyawarah untuk mufakat.
Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan
atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan, sedangkan mufakat adalah
setuju; seia sekata; sepakat (Kemdikbud RI, 2016). Musyawarah dalam mencapai
mufakat merupakan kebiasaan yang sudah membudaya dari jaman nenek moyang
(zaman kerajaan), ini sekaligus menjadi ciri masyarakat Indonesia dengan
masyarakat negara-negara lainnya. Pendiri bangsa juga menyadari bahwa di tengah
keberagaman yang mewarnai kultur Indonesia, maka dengan musyawarahlah
merupakan jalan yang baik dalam memecahkan suatu permasalahan. Begitu
pentingnya nilai musyawarah bagi Bangsa Indonesia sehingga nilai tersebut
dijadikan sebagai salah satu muatan nilai/sila dasar negara Indonesia (Pancasila),
tertuang dalam sila ke empat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan”, sehingga diharapkan dengan
nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah
bersama di negara Indonesia (Kansil, 2011). Oleh karena itu, musyawarah untuk
mufakat merupakan nilai kerakyatan yang telah mengakar di kehidupan bangsa
Indonesia yang mana nilai kerakyatan ini harus terus dilestarikan dan mengakar di
masyarakat agar persatuan dan kesatuan tetap kukuh di tengah bangsa Indonesia.
Showing Page:
6/36
3
Bahkan beberapa suku bangsa di Indonesia, sebelum demokrasi modern
digunakan oleh masyarakat dunia telah menerapkan musyawarah dalam kehidupan
sehari-harinya. Salah satunya tradisi musyawarah pada masyarakat suku
Minangkabau. Terdapat dua sistem yang sangat berpengaruh terhadap watak
masyarakat Minangkabau dalam mengambil keputusan dan politik pemerintahan
adat Minangkabau. Kedua sistem tersebut adalah Koto Caniago dan Koto Piliang.
Demokrasi Bodi Caniago disebut juga dengan demokrasi murni yang mana
demokrasi yang dipakai pada sistem ini adalah demokrasi langsung. Sedangkan
Koto Piliang bisa disebut juga dengan demokrasi tidak langsung (Rasid, 2018).
Selain di Minangkabau, ada juga masyarakat suku Yokari di Kabupaten Jayapura,
Papua. Mereka juga memiliki tradisi musyawarah yang disebut sebagai Orudia
yang sudah dilestarikan secara turun temurun. Pada hakikatnya Orudia ini
merupakan susunan batu berbentuk melingkar sebagai tempat duduk. Disusun batu
melingkar inilah masyarakat suku bangsa Yokari mengadakan pertemuan dan
bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk
permasalahan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan dan bahkan perang (Djami,
2020).
Musyawarah bisa dikatakan merupakan budaya yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia namun demikian, budaya tersebut semakin lama sudah semakin
dikesampingkan oleh masayarakat di Indonesia. Mayarakat saat ini kurang
memahami tujuan dilaksanakan suatu musyawarah agar mencapai mufakat dalam
pengambilan keputusan bersama ataupun dalam penyelesaian masalah bersama
(Rahayu, 2017). Kenyataannya dalam masyarakat terkadang terjadi kericuhan
antara pihak yang tidak setuju dengan hasil keputusan. Oleh karena itu, pemahaman
akan makna dari sila ke-4 ini perlu segera dikuatkan kembali agar persatuan dan
kesatuan Bangsa Indonesia terus kokoh dan keutuhan NKRI tetap terjaga.
Tindakan mengesampingkan budaya musyawarah ternyata tidak hanya terjadi
di tataran masyarakat Indonesia saja, namun kenyataannya juga terjadi pada tataran
pemerintahan (Detiknews, 2017). Perilaku menyimpang terhadap nilai-nilai
Musyawarah dalam rapat sering diperlihatkan, seperti pada saat rapat paripurna
mengenai hak angket KPK yang berakhir dengan ricuh disertai dengan beberapa
tindakan walk out sebagian anggota dewan dari beberapa fraksi yang tidak
Showing Page:
7/36
4
sependapat dengan keputusan Ketua rapat (Kompas, 2017). Hal itu merupakan
salah satu contoh yang menyimpang dari nilai-nilai pelaksanaan musyawarah.
Musyawarah tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga terdapat tindakan-
tindakan dan perilaku-perilaku yang kurang sesuai dengan nilai-nilai pelaksanaan
musyawarah oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini memerlukan perhatian dan
pembenahan kita semua agar dapat terjadi suatu perubahan dalam pelaksanaan
musyawarah, terutama memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai
hakikat dan pentingnya nilai-nilai musyawarah dalam rangka menyelesaikan
masalah bersama. Tindakan pemahaman ini bisa dilakukan melalui bidang
pendidikan atau proses perkuliahan di perguruan tinggi karena dari bidang inilah
pemuda para penerus bangsa bisa memahami hakikat dan pentingnya nilai
musyawarah dalam menyelesaikan persolan bersama. Implementasi penerapan
nilai-nilai musyawarah yang baik dapat dipraktikan melalui metode pembelajaran
yang digunakan oleh pengajar dalam proses pembelajaran, seperti penerapan
metode diskusi kelas dalam kegiatan pembelajaran (Majid, 2014). Selain itu, masih
banyak lagi implementasi nilai-nilai musyawarah di segala bentuk kegiatan baik itu
di masyarakat, sekolah, keluarga dan lain sebagainya.
Sila keempat Pancasila mengandung nilai dasar, yaitu setiap permasalahan
harus diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Dalam kehidupan secara
bersama-sama, bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai melalui
musyawarah. Hal ini tiada lain adalah penerapan demokrasi atau kedaulatan rakyat
dalam segala segi kehidupan. Negara yang berdasarkan Pancasila memiliki tujuan
untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta ikut membangun
perdamaian dunia. Pancasila tidak secara statis sebagai dasar negara tetapi juga
sebagai ideologi bangsa yang selalu diperjuangkan. Kemerdekaan menyampaikan
pendapat merupakan hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran
baik dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas serta bertanggung jawab
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
Kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945
pasal 28 yaitu: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Rube’i,
2018).
Showing Page:
8/36
5
Penanaman nilai-nilai sila keempat Pancasila di masyarakat sangatlah penting
dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama yang sesuai
dengan gagasan bersama, dengan adanya keberanian individu dalam
menyampaikan gagasannya baik dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas
serta bertanggung jawab dimuka umum diharapkan mampu mewujudkan
kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi
manusia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, mewujudkan
perlindungan hukum yang berkesinambungan dan konsisten dalam menjamin
kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi
perkembangan partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai wujud hak
dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, serta mampu menempatkan
tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok (Rube’i, 2018).
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa perwujudan dari nilai sila ke-4
Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan, sebagai warga negara Indonesia setiap manusia mempunyai
kedudukan hak, dan kewajiban yang sama, musyawarah harus dilakukan dengan
akal sehat serta sesuai dengan hati nurani yang luhur, tidak boleh memaksakan
kehendak kepada orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan
yang dicapai sebagai hasil musyawarah, mengutamakan musyawarah dan mufakat
dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, di dalam musyawarah
diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh ketulusan dan
tanggungjawab (Rube’i, 2018).
1.2. Rumusan Masalah
Ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya pada
makalah ini, di antaranya.
a. Apa saja butir-butir makna serta penjelasan yang terkandung dalam sila ke-
4 (nilai kerakyatan)?
b. Faktor-faktor positif (pemicu) apa saja yang mempengaruhi implementasi
sila ke-4?
Showing Page:
9/36
6
c. Bagaimana cara membina pengimplementasian esensi nilai-nilai sila ke-4?
d. Faktor-faktor negatif (penghambat) apa saja yang mempengaruhi
implementasi sila ke-4?
e. Bagaimana upaya agar faktor-faktor negatif yang mempengaruhi
implementasi sila ke-4 agar dapat diwujudkan keadilan sosial, atau
kebahagiaan bersama agar keutuhan NKRI tetap terjaga?
1.3. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, didapatkan tujuan sebagai berikut.
a. Mengetahui butir-butir makna serta penjelasan yang terkandung dalam sila
ke-4 (nilai kerakyatan).
b. Mengetahui faktor-faktor positif (pemicu) yang mempengaruhi
implementasi sila ke-4.
c. Mengetahui cara membina pengimplementasian esensi nilai-nilai sila ke-4.
d. Mengetahui faktor-faktor negatif (penghambat) yang mempengaruhi
implementasi sila ke-4.
e. Mengetahui upaya-upaya agar faktor-faktor negatif yang mempengaruhi
implementasi sila ke-4 agar dapat diwujudkan keadilan sosial, atau
kebahagiaan bersama agar keutuhan NKRI tetap terjaga.
1.4. Perumusan Butir-butir Makna Sila Ke-4
Berikut perumusan butir-butir makna sila ke-4. menurut Tap
MPR Nomor. I/MPR/2003.
a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai
hasil musyawarah.
Showing Page:
10/36
7
f. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan
hasil keputusan musyawarah.
g. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
h. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani
yang luhur.
i. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan
kesatuan demi kepentingan bersama.
j. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan. (Kemhan R I, Direktorat Jendral
Perencanaan Pertahanan, 2014).
Showing Page:
11/36
8
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pembahasan butir-butir makna sila ke-4.
Berikut pembahasan masing-masing butir makna sila ke-4.
a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman mulai
dari bahasa, suku, agama, hingga golongan. Keragaman tersebut
bukanlah penghalang bangsa Indonesia untuk tetap menjunjung tinggi
nilai persatuan dan kesatuan akan tetapi perlu dikelola agar tercipta
keadilan dan kedamaian. Hal tersebut bisa terwujud dengan cara
mengimplementasikan aturan persamaan kedudukan warga negara.
Aturan persamaan kedudukan warga negara adalah hal yang paling
penting dalam pelaksanaan peraturan karena agar tidak terjadi
kesewenang-wenangan antara warga negara dengan warga negara yang
lain dan warga negara dengan penyelenggara negara. Persamaan
kedudukan warga negara telah diatur dalam UUD 1945 NRI yang
tercermin dalam persamaan kewajiban dan persamaan hak.
Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama, tidak ada
seorang pun yang memiliki hak istimewa. Dikutip dari buku karya
Rosmawati dan Hasanal Mulkan yang berjudul Pendidikan
Kewarganegaraan (2020) dijelaskan bahwa hak warga negara
Indonesia telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 34.
Berikut penjelasannya:
Pasal 27 tentang hak persamaan kedudukan warga negara di
mata hukum dan pemerintah, hak warga negara atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak, serta hak mendapat perlindungan
hukum.
Pasal 28 tentang hak asasi manusia.
Pasal 29 tentang hak warga negara dalam kemerdekaan memeluk
agama. `
Showing Page:
12/36
9
Pasal 30 tentang hak warga negara dalam keikutsertaan dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 31 tentang hak warga negara untuk mendapatkan
pendidikan.
Pasal 32 tentang hak warga negara untuk mengembangkan dan
memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Pasal 33 tentang hak warga negara untuk memperoleh
kesejahteraan sosial atau ekonomi.
Pasal 34 tentang hak warga negara untuk memperoleh jaminan
keadilan sosial.
Sama seperti hak, setiap warga negara Indonesia pun
memiliki kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan kewajiban
antara warga negara satu dengan warga negara yang lainnya. Dikutip
dari buku karya Damri dan Fauzi Eka yang berjudul Pendidikan
Kewarganegaraan (2020) dijelaskan tentang beberapa kewajiban
setiap warga negara Indonesia. Berikut penjelasannya:
Setiap warga negara Indonesia wajib berperan serta dalam
membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.
Diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945.
Setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan. Diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945.
Setiap warga negara Indonesia wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain. Diatur dalam pasal 28 J ayat 1 UUD NRI
1945.
Setiap warga negara Indonesia wajib tunduk kepada pembatasan
yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Diatur dalam pasal 28
J ayat 2 UUD NRI 1945.
Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak dan
retribusi. Diatur dalam pasal 23 A UUD NRI 1945. (Pratama,
2020).
Showing Page:
13/36