Showing Page:
1/4
TUGAS III
NAMA : MARIA HERLINA INGI
NIM : 043109744
JURUSAN : HUKUM
1. Bagaimana agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam
penegakan HAM ?.
Jawab :
Kekuasaan tertinggi didalam suatu negara terletak pada hukum atau tiada kekuasaan
lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada
pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum.
Negara Kesatuan Republic Indonesia sebagai Negara hukum menempatkan hukum
sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Indonesia sebagai
Negara Hukum dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen
disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), yang
berarti Indonesia berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata
(machtsstaat). Hal tersebut, kembali dipertegas pada amandemen UUD NRI Tahun 1945
dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, maka negara Indonesia diperintah berdasarkan
hukum yang berlaku, termasuk penguasa pun harus tunduk pada hukum yang berlaku
Agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM
serta berbagai macam pesoalan guna untuk mencegah kasus kasus yang terjadi di Indonesia
dibutuhkan beberapa cara agar hukum tersebut dapat bekerja sama dengan baik yakni :
a. Perbaikan Sistem Hukum
Tawaran perubahan dan pembaharuan dalam bidang hukum terus bergema dengan
kondisi keterpurukan hukum. Baik dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat,
organisasi-organisasi massa rakyat, akademisi dan politisi, yang kesemuanya prihatin dengan
sistem hukum yang ada. Reformasi sistem hukum menjadi wacana hangat yang patut di
sambut baik demi perbaikan kondisi bangsa ini. Sebab semuanya sepakat hukum menjadi
Showing Page:
2/4
salah satu penentu perbaikan bangsa di atas moralitas dan kepribadian
masyarakat.Keterpurukan hukum di Indonesia di sebabkan sistem hukum yang bekerja di
dalamnya mengalamai disorientasi gerakan dan tujuan. Sistem hukum yang dimaksud dan
perlu diperbaiki adalah, struktur, substansi dan kultur hukum serta sarana prasarana.
1) Struktur
Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat
dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan. Terkait dengan ini, maka perlu dilakukan seleksi yang objektif dan transparan
terhadap aparatur penegakan hukum.
Selain itu, keanggotaan lembaga pembuat produk peraturan perundang-undangan juga
perlu mendapat perhatian dalam proses pemilihannya, sehingga kualitasnya dapat
memberikan pengaruh terhadap kualitas produk peraturan perundang-undangan yang akan
dibuat.
2) Substansi
Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, yang berupa
putusan dan ketetapan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup aturan yang
hidup dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang
Selain itu, substansi suatu peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi sejauh
mana peran serta atau partisispasi masyarakat dalam merumuskan berbagai kepentingannya
untuk dapat diatur lebuh lanjut dalam suatu produk peraturan perundang-undangan.
Partisipasi berarti ada peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan
mempengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan, mulai dari
perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan UU. Adanya partisipasi masyarakat dalam
pembentukan suatu undang-undang memungkinkan substansi dari suatu undang-undang
berasal dari pemikiran atau ide yang berkembang didalam masyarakat yang akan digulirkan
masuk kedalam lembaga atau badan legislatif, dan didalam lembaga inilah pemikiran atau ide
tersebut kemudian dirumuskan untuk dijadikan sebagai undang-undang.
Showing Page:
3/4
3) Kultur
Sedangkan kultur hukum menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan
untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu
digunakan, yang mempengaruhi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.
Untuk itu diperlukan membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat
melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan
perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-
norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang
imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya,
pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak
hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat,
maupun sebagai norma pelengkap dalam rangka menegakkan hukum.
Secara umum, jika ingin keluar dari keterpurukan hukum maka sistem hukum perlu
diperbaiki secara keseluruhan dan diisi oleh komponen yang benar-benar ingin memperbaiki
hukum dan bukannya mencari keuntungan dan menyalamatkan kepentingan diri dan
kelompoknya.
b. Meningkatkan Kesadaran Hukum
Selain persoalan system hukum yang harus diperbaiki, maka kesadaran hukum juga
memiliki peranan dalam proses penegakan hukum dan HAM. Menurut Krabe hukum tidak
bergantung pada kehendak manusia, tapi telah ada pada kesadaran hukum setiap orang.
Kesadaran hukum tidak datang, apalagi dipaksakan dari luar, melainkan dirasakan setiap
orang dalam dirinya. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya hukum dan HAM dari
setiap masyarakat diperlukan untuk mendukung efektifitas hukum dan HAM.
2. Bagaimana jaminan Hak Asasi Manusia ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata
Negara?
Hak asasi manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia
karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir.
Showing Page:
4/4
Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang
mengatur organisasi Negara,hubungan antara alat pelengkapan Negara dalam garis vertikal
dan horizontal,serta kedudukan warga Negara dan hak asasinya.
Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa
negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya
hak asasi manusia (HAM) dalam penye-lenggaraan negara.
Konsep negara hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum dan konsep HAM,
bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM
Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum adalah perlindungan HAM:
1. pengakuan dan perlindungan HAM, negara berdasarkan teori trias politica, pemerintahan
diselenggarakan berdasarkan UU,
2. ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar
hukum oleh pemerintah
3. kepastian hukum,
4. persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum.
Dalam kaitanya antara HAM dan Hukum Tata Negara yakni,hak asasi manusia
adalah salah satu cirri dari Negara Hukum. Hak asasi manusia merupakan unsur yang sangat
penting sehingga termuat secara tegas dalam penyelenggaraan Negara hukum. Seperti yang
dimuat dalam wacana di atas bahwa HAM masih terus mejadi persoalan yang belum
terelesaikan oleh karena itu, dibutuhkan hukum tata Negara atau konstitusi Negara guna
mewujudkan HAM .Dengan demikian keduanya dapat mewujudkan kesejahteraan rakya.

Unformatted Attachment Preview

TUGAS III NAMA : MARIA HERLINA INGI NIM : 043109744 JURUSAN : HUKUM 1. Bagaimana agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM ?. Jawab : Kekuasaan tertinggi didalam suatu negara terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Negara Kesatuan Republic Indonesia sebagai Negara hukum menempatkan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Indonesia sebagai Negara Hukum dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), yang berarti Indonesia berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (machtsstaat). Hal tersebut, kembali dipertegas pada amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, maka negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk penguasa pun harus tunduk pada hukum yang berlaku Agar sistem hukum di Indonesia dapat bekerja dengan baik dalam penegakan HAM serta berbagai macam pesoalan guna untuk mencegah kasus – kasus yang terjadi di Indonesia dibutuhkan beberapa cara agar hukum tersebut dapat bekerja sama dengan baik yakni : a. Perbaikan Sistem Hukum Tawaran perubahan dan pembaharuan dalam bidang hukum terus bergema dengan kondisi keterpurukan hukum. Baik dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi-organisasi massa rakyat, akademisi dan politisi, yang kesemuanya prihatin dengan sistem hukum yang ada. Reformasi sistem hukum menjadi wacana hangat yang patut di sambut baik demi perbaikan kondisi bangsa ini. Sebab semuanya sepakat hukum menjadi salah satu penentu perbaikan bangsa di atas moralitas dan kepribadian masyarakat.Keterpurukan hukum di Indonesia di sebabkan sistem hukum yang bekerja di dalamnya mengalamai disorientasi gerakan dan tujuan. Sistem hukum yang dimaksud dan perlu diperbaiki adalah, struktur, substansi dan kultur hukum serta sarana prasarana. 1) Struktur Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Terkait dengan ini, maka perlu dilakukan seleksi yang objektif dan transparan terhadap aparatur penegakan hukum. Selain itu, keanggotaan lembaga pembuat produk peraturan perundang-undangan juga perlu mendapat perhatian dalam proses pemilihannya, sehingga kualitasnya dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas produk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. 2) Substansi Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, yang berupa putusan dan ketetapan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup aturan yang hidup dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang Selain itu, substansi suatu peraturan perundang-undangan juga dipengaruhi sejauh mana peran serta atau partisispasi masyarakat dalam merumuskan berbagai kepentingannya untuk dapat diatur lebuh lanjut dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Partisipasi berarti ada peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan mempengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan UU. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang memungkinkan substansi dari suatu undang-undang berasal dari pemikiran atau ide yang berkembang didalam masyarakat yang akan digulirkan masuk kedalam lembaga atau badan legislatif, dan didalam lembaga inilah pemikiran atau ide tersebut kemudian dirumuskan untuk dijadikan sebagai undang-undang. 3) Kultur Sedangkan kultur hukum menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan, yang mempengaruhi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Untuk itu diperlukan membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan normanorma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat, maupun sebagai norma pelengkap dalam rangka menegakkan hukum. Secara umum, jika ingin keluar dari keterpurukan hukum maka sistem hukum perlu diperbaiki secara keseluruhan dan diisi oleh komponen yang benar-benar ingin memperbaiki hukum dan bukannya mencari keuntungan dan menyalamatkan kepentingan diri dan kelompoknya. b. Meningkatkan Kesadaran Hukum Selain persoalan system hukum yang harus diperbaiki, maka kesadaran hukum juga memiliki peranan dalam proses penegakan hukum dan HAM. Menurut Krabe hukum tidak bergantung pada kehendak manusia, tapi telah ada pada kesadaran hukum setiap orang. Kesadaran hukum tidak datang, apalagi dipaksakan dari luar, melainkan dirasakan setiap orang dalam dirinya. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya hukum dan HAM dari setiap masyarakat diperlukan untuk mendukung efektifitas hukum dan HAM. 2. Bagaimana jaminan Hak Asasi Manusia ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara? Hak asasi manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir. Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi Negara,hubungan antara alat pelengkapan Negara dalam garis vertikal dan horizontal,serta kedudukan warga Negara dan hak asasinya. Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri dari Negara Hukum adalah adanya hak asasi manusia (HAM) dalam penye-lenggaraan negara. Konsep negara hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum dan konsep HAM, bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum adalah perlindungan HAM: 1. pengakuan dan perlindungan HAM, negara berdasarkan teori trias politica, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan UU, 2. ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 3. kepastian hukum, 4. persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Dalam kaitanya antara HAM dan Hukum Tata Negara yakni,hak asasi manusia adalah salah satu cirri dari Negara Hukum. Hak asasi manusia merupakan unsur yang sangat penting sehingga termuat secara tegas dalam penyelenggaraan Negara hukum. Seperti yang dimuat dalam wacana di atas bahwa HAM masih terus mejadi persoalan yang belum terelesaikan oleh karena itu, dibutuhkan hukum tata Negara atau konstitusi Negara guna mewujudkan HAM .Dengan demikian keduanya dapat mewujudkan kesejahteraan rakya. Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4