Showing Page:
1/14
ILMU POLITIK DAN ILMU EKONOMI
Dosen Pengampun : SYAIFUL ANAM, S. Sos., M.A.P.
KELOMPOK 1
Disusun Oleh :
AFIFUR ROHMAN HIDAYAT (2019310143)
MOH. RIZIEQ AL KUTBI (2019310210)
MOH. ALFAN MAULANA (2019310164)
MOH. KHUZIN RAIS (2019310130)
FAKULTAS ADMINISTRASI
PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS MADURA
2021/2022
Showing Page:
2/14
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami
dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami
tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam
semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang
kita nanti-natikan syafa’atnya di akhirat nanti.
Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik
itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan
pembuatan makalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah teori ilmu administrasi publik dengan
judul “ILMU POLITIK DAN ILMU EKONOMI”.
Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih
banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan
kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi
makalah yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini
penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih.
Pamekasan,14 November 2021
Showing Page:
3/14
DAFTAR ISI
Kata pengantar............................................................................................
Daftar isi.....................................................................................................
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang......................................................................................
1.2 Rumusan Masalah.................................................................................
1.3 Tujuan...................................................................................................
Bab II Pembahasan
2.1 Konsep-konsep didalam Ilmu Politik............................................................
2.2 Tujuan yang Ingin dicapai didalam Ilmu politik.............................................
2.3 Bagaimana Cara Memahami Ilmu Ekonomi pada Jaman Sekarang....................
2.4 Apa yang menjadi Makna dari lImu Ekonomi dan lImu Ekonomi Politik...........
2.5 Cara Penyelesaian Konflik...................................................................
III Penutup
3.1 Kesimpulan..........................................................................................
3.2 Daftar Pusaka.......................................................................................
Showing Page:
4/14
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sering kali diasumsikan bahwa ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi
dengan ilmu politik. Satu hal yang jarang diungkapkan adalah bahwa ide ekonomi politik itu
sendiri sebenarnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Jika
ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat
lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telah yang berbeda. Karena masalah ini
sering kali dibuat makin rancu dengan pernyataan-permyataan bahwa politik dan ekonomi
memiliki "hubungan organik satu sama lain'" atau bahwa perbatasan antara politik dengan
ekonomi adalah "tidak jelas", maka kami akan berusaha memaparkan dalam artian bagaimana
pemisahan ini dapat dipahami.
Kalau politik dibedakan dari ekonomi, itu tidak berarti bahwa keduanya benar-benar
terpisah sepenuhnya, terisolasi dari yang lain atau tidak peduli terhadap yang lain. Dan juga itu
tidak berarti bahwa politik dan ekonomi tidak Saling memengaruhi satu sama lain atau tidak
"terjadi" dalam struktur konkrit yang sama. Sebagai contoh, alokasi barang dan jasa bisa terjadi
dalam struktur pasar atau struktur politik. Sementara organisasi-organisasi yang konkrit seperti
bank, perusahaan, kelompok kepentingan dan serikat pekerja bisa bersifat politik atau
ekonomis tergantung pada kegiatan yang mereka lakukan dan juga tergantung pada kategori
analitis yang digunakan peneliti (Maier 1987). Maka ketika kami mengatakan bahwa ilmu
ekonomi dan ilmu politik terpisah satu sama lain, yang kami maksud adalah bahwa keduanya
berbeda secara analitis.
Rumusan Masalah
1. Apa saja konsep-konsep ilmu politik ?
2. Tujuan apa saja yang Ingin dicapai didalam ilmu politik ?
3. Bagaimana cara memahami ilmu ekonomi pada jaman sekarang ?
4. Apa yang menjadi makna dari lImu Ekonomi dan lImu Ekonomi Politik ?
1.3 Tujuan
Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan serta
mampu memahami tentang Ilmu politik dan Ilmu ekonomi. Adapun tujuan lain yaitu untuk
Showing Page:
5/14
memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem administrasi negara indonesia dan diharapkan
makalah ini mampu memberi manfaat bagi para pembacanya.
Showing Page:
6/14
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep-konsep didalam Ilmu Politik
Konsep-konsep dalam ilmu politik tidaklah memiliki perbedaan tajam secara analitis
antara satu dengan yang lain seperti dalam ilmu ekonomi. Ini tampak dari banyaknya konsep
politik yang saling bersaing saat ini. Dalam novel karya Swift yang berjudul Gulliver's Travel,
sang tokoh utama mengeluhkan bahwa pada saat ia berbincang-bincang dengan raja dari
bangsa Liliput, dia mengatakan bahwa "di negara kami ada beberapa ratusan ribu buku yang
telah ditulis mengenai seni pemerintahan. Ketika mendengar akan hal itu, sang raja Liliput
langsung mengatakan bahwa itu berarti bangsa kami memiliki kepandaian yang sangat rendah
(karena memerlukan begitu banyak buku untuk dapat menguasai seni pemerintahan.
(Swift1726). Ada banyak pandangan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan
politik, dan tidak ada satu pun dari pandangan-pandangan ini yang diterima secara luas karena
memiliki keunggulan teoretis dari pandangan-pandangan lainnya. Politik dapat diartikan
sebagai "siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana" (Lasswell 1936), "pertarungan
untuk mendapatkan kekuasaan" (Morgenthau(1948), 1960), "seni dan ilmu dari pemerintahan",
atau "sosialisasi konflik" (Schattschneider 1960), "pola kekuasaan, aturan dan kewenangan"
(Easton (1953), 1981), "konflik murni, yaitu antara sini melawan sana" (Schmitt 1976) dan
"penyelarasan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan lewat kebijakan publik"
(Crick (1962), 1964).
Kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi
konflik semuarnya terkait dalam pemahaman kita terhadap politik. Uraian di atas menunjukkan
beberapa masalah yang terjadi ketika kita mencoba mengkonseptualisasikan politik. Di sini
kami akan mengajukan tiga pandangan tentang politik yang diharapkan bisa masuk akal,
koheren serta bisa dikaitkan nantinya dengan ekonomi.
Kadang-kadang pemerintahan dan politik dipandang sama bahkan dalam definisinya,
yaitu di mana politik dipahami sebagai semua kegiatan, proses dan struktur dalam
pemerintahan. Politik dalam artian ini adalah sesuatu yang memiliki locus (tempat) atau
inemiliki posisi tertentu di dalam struktur. institusi-institusi politik utama terletak di ibukota
dari sebuah negara. Institusi-institusi ini memegang kewenangan dalam artian bisa membuat
keputusan bagi sebuah negara secara keseluruhan dan mainnu (dalam artian memiliki
kewenangan) untuk menuntut adanya kepatuhan warga masyarakat terhadap keputusan yang
sudah ia buat itu. Maka jika ada sesuatu yang terjadi dalam wilayah ini, sesuatu itu akan disebut
sebagai bersifat politis sementara jika tidak, maka tidak politis
"Organisasi" adalah struktur yang relatif konkrit (pengaturan/pengorganisasian secara
formal), seperti misalnya pengadilan, dewan legislatif, birokrasi dan partai-
partai politik. "Aturan" (rule) adalah hak dan kewajiban serta prosedur-prosedur dan
strategi-strategi yang diizinkan untuk digunakan daiam proses politik. Aturan-aturan dasar dari
pemerintahan ditetapkan dalam konstitusi, baik konstitusi yang tertulis maupun yang tidak
tertulis. Aturan ini nencakup tentang cara pengaturan dan pendistribusian kekuasaan politik
serta prosedur-prosedur mengenai pemilihan, strategi (tata cara sidang) untuk membuat
Showing Page:
7/14
perundangan, dan kisaran dari perilaku yang boleh dilakukan di dalam mencari pengaruh.
Pembagian kekuasaan secara fungsional misalnya adalah “pemisahan kekuasaarn” menjadi
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sementara pembagian kekuasaan secara teritorial misalnya
adalah pemisahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah-pemerintah di luar pusat (seperti
pemerintah negara bagian) atau yang disebut dengan federalisme
Apa saja yang ada dalam negara tapi tidak termasuk dalam pemerintah, Ide negara
terkait dengan konsep aturan dan hukum dalam artian yang lebih luas daripada konsep aturan
dan hukum yang dikaitkan dengan pemerintahan, yaitu dalam negara juga ada aturan-aturan
tidak Formal yang berbentuk adat istiadat, ide dan institusi-institusi para-publik yang oleh Peter
Katzenstein disebut sebagai “jaringan kebijakan” (policy network) (1978:19). Jaringan
kebijakan adalah kombinasi antara kekuasaan Publik dan kekuasaan pribadi yang dibentuk oleh
bagian-Bagian tertentu dalam birokrasi dan badan-badan swasta (private association).
hal yang sama juga kita lihat pada ide Hegemoni dari Gramsci di mana aturan dipahami sebagai
Ide yang beredar secara luas (ruling ideas) dan faktor-faktor Sosial ditambah dengan
pemerintah dalam artian sempit (lihat Gramsci 1971).
Upaya untuk memandang politik sebagai sesuatu Yang sama dengan pemerintah
menimbulkan dua pertanyaan penting. Apakah segala sesuatu yang terjadi “di Dalam”
pemerintah adalah pasti bersifat politis ataukah Politik itu sebenarnya Cuma sebagian saja dari
keseluruhaan Fenomena dalam pemerintah? Apakah ada fenomena di luar Pemerintahan yang
bersifat politis Kalau politik didefinisikan sebagai pemerintah, maka kita akan dihadapkan pada
Banyaknya makna yang terkandung dalam istilah itu nantinya. Sebagian besar dari kegiatan-
kegiatan yang terjadi Dalam pemerintahan juga memiliki tujuan pribadi dan bahkan ada yang
bersifat pribadi. Pribadi dari segi wilayah Atau sarana institusional yang digunakannya.
Kegiatan semacam ini tidak memedulikan kepentingan Publik maupun sarana-sarana publik
yang diakui sebagai Bagian dari sektor publik. Misalnya, seorang politisi dapat Menggunakan
jabatannya untuk memajukan karir pribadinya dengan cara berusaha mendapatkan posisi
tertentu yang akan membuat dirinya dikenal banyak orang.
Selain itu pendekatan ilmu politik yang Memfokuskan pada pemerintah juga
mengabaikan kombinasi dari kekuatan-kekuatan swasta dan pemerintah Karena kombinasi-
kombinasi ini terletak di luar sektor pemerintah. Yang terakhir pendekatan politik yang
memfokuskan pada pemerintah mengabaikan ide-ide politik yang Terkait dengan struktur-
struktur negara yang lebih luas Cakupannya daripada pemerintah. Di sini kita bisa
membandingkan antara pendekatan politik berbasis pemerintah ini dengan konsep “blok
historis” dari Cox (1986) yang Mencakup institusi pemerirntah, faktor sosial dan ideologi, Jelas
bahwa pendekatan politik yang memfokuskan pada Pemerintah saja masih belum menyertakan
banyak hal lain Yang sebenarnya juga relevan. Pengabaian ini sering kali Dijustifikasi dengan
alasan yang sebenarnya cukup kuat, Yaitu bahwa supaya konsep pemerintah dapat berguna,
Maka konsep itu harus merujuk pada sesuatu yang jelas, Sementara jika konsep pemerintah itu
diperlebar maka akan Ada banyak hal yang selama ini dianggap sebagai bagian Dari
masyarakat (seperti sekolah, gereja dan keluarga) akan Masuk ke dalam wilayah pemerintah
sehingga pembedaan Yang penting akan menjadi lemah atau bahkan lenyap Sama sekali.
Politik sebagai publik. Salah satu cara untuk memahami ekonomi dan politik adalah dengan
memandang bahwa ekonomi adalah terkait dengan urusan pribadi dan Politik terkait dengan
urusan publik.
Showing Page:
8/14
2.2 Tujuan yang Ingin dicapai didalam Ilmu politik
Tujuan yang Ingin dicapai individu dapat dibagi menjadi dua kategori, Yaitu tujuan
yang bersifat pribadi (baik dari segi motif maupun dari segi hasilnya) dan tujuan yang
melibatkan orang Lain. Kami tidak ingin menutupi kesulitan untuk menerapkan pembedaan
seperti ini dalam praktiknya, dan kami Juga tidak mengatakan bahwa ada jenis tindakan
tertentu Dari seorang individu yang sepenuhnya tidak berdampak Apa pun terhadap masyarakat
sekitarnya. Namun dalam Masyarakat liberal, ada sebuah wilayah khusus bagi urusan pribadi.
Misalnya, ibadah agama, kegiatan seksual dalam Rumah tangga, perilaku konsumsi (seperti
selera makan dan pakaian) serta sebagian besar aspek dari mengasuh Anak adalah termasuk
dalam urusan pribadi. Namun sebenarnya pembedaan antara mana yang Pribadi dan mana yang
publik tidak mudah untuk dilakukan. Dalam dunia empiris, terjadi pergeseran pada batas
Antara keduanya. “Pribadi” (private) merujuk pada urusan yang sifatnya terbatas pada individu
atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam pertukaran.
Yang tersangkut dengan urusan itu. Sementara “publik” Didefinisikan sebagai wilayah
atau kegiatan yang melibatkan orang lain dalam urusan yang.cukup besar. Memang Tidak ada
satu pun tindakan individu yang tidak mendapatkan pengaruh, makna dan implikasi sosial,
namun itu Tidak berarti bahwa lalu semua kegiatan orang menjadi Sepenuhnya bersifat publik.
Para ekonom neoklasik membedakan antara pribadi dan publik berdasarkan apa yang
Dijalankan atau tidak dijalankan oleh sistem harga. Dalam Pandangan mereka, keuntungan
atau kerugian yang terjadi karena pertukaran di mana kewajiban penagihan atau Pembayaran
tidak dilakukan (= mekanismne harga tidak Berjalan -pent) adalah faktor eksternal atau
eksternalitas (externalities) yang harus ditangani oleh negara. John Dewey (1927) juga
membuat pembedaan serupa untuk jangkauan Dan frekuensi dari dampak-dampak dari
transaksi yang diLakukan antara individu yang satu dengan yang lain.
Ide tentang wilayah publik adalah lebih luas daripada Konsep eksternalitas dalam
pemikiran neoklasik namun Lebih sempit (dalam versinya yang relevan dengan ilmu Politik di
sini) daripada masyarakat secara keseluruhan, Dikatakan lebih luas daripada eksternalitas dan
barang Publik karena di dalamnya masih ada identitas-identitas Kolektif dan nilai-nilai yang
relevan bagi wacana politik (tapi tidak bisa dihitung dengan uang atau mekanisme Harga,
seperti misalnya agama).
Di sisi lain juga Dikatakan lebih sempit dalam artian bahwa masih ada Wilayah publik
yang tidak sepenuhnya bersifat politik Kenegaraan (seperti misalnya aturan tidak tertulis
tentang Pakaian apa yang pantas dikenakan di mana, perilaku Apa yang pantas untuk dilakukan
di tempat-tempat umum Seperti di ruang tunggu stasiun, elevator, dan sebagainya). Dengan
kata lain, dikatakan lebih sempit karena tidak Semua aspek dari politik-setidaknya dalam
beberapa versi Tertentu bersifat publik.
Aristoteles di dalam bukunya The Politics menyatakan Bahwa kehidupan publik dalam
polis (negara kota di era Yunani Kuno -pent) adalah syarat mutlak agar manusia Bisa
melaksanakan sifat sosialnya yang lebih tinggi. Di era Romawi Kuno, ada istilah res publica
yang merujuk pada “ikatan-ikatan dan komitmen bersama antara orang-orarng Yang tidak
memiliki ikatan keluarga maupun kedekatan Hubungan secara personal(Sennett 1978, edisi
pertamna 1973:3). Dewey (1927) dalam The Public and Its Problems Memandang publik
sebagai bahan mentah dari proses Politik dan sebagai komponen mutlak bagi negara. Crick
Showing Page:
9/14
(1962) 1964) dalam In Defense of Politics memandang sifat Publik dari tindakan sebagai ciri
utama dari politik.
2.3 Bagaimana Cara Memahami Ilmu Ekonomi pada Jaman Sekarang.
Dalamn penggunaannya di masa sekarang, istilah "ekonomi" memiliki beberapa
makna. Makna-makna yang berbeda ini tidak sepenuhnya lepas satu sama lain karena masing-
masing dari makna ini memiliki ide utama yangn menunjukkan pendekatan yang bagaimana
yang digunaakan untuk mendefinisikan pokok bahasan (subject matter), dari ilmu ekonomi
Penekanan terhadap salah satu maknna tertentu akan menghasilkan pemikiran yang berbeda
tentang dimensi-dimensi ekonomi dalam kehidupan kita. Di sini kami akan membahas tentang
tiga konsep tentang interaksi Pembedaan secara jelas antara ke tiga konsep ini akan membantu
kita di dalam mendefinisikan berbagai pendekatan teoretis dalam ilmu ekonomi, sehingga
selanjutnya berguna untuk memilah berbagai pendekatan dalam ilmu ekonomi politik.
Yang pertama, istilah "ekonomi" kadang digunakan untuk merujuk pada cara
melakukan tindakan, seperti misalnya pada kata "economically" (bertindak secara ekonomis
atau hemat). Dalam artian ini, ekonomi berarti efisiensi, pengerahan upaya minimal (derngan
hasil maksimal) dan adanya adaptasi terhadap cara-cara yang digunakan untuk mencapai
tujuan. Yang kedua, istilah "ekonomi" kadang juga digunakan untuk merujuk pada kegiatan-
kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan atau diinginkan
(seperti misalnya dalam produksi). Makna ini sering kali disampaikan dengan istilah
"provisioning" (yaitu pengadaan barang dan jasa).
Makna yang ketiga dari istilah "ekonomi" adalah merujuk pada institusi-institusi pasar.
Institusi-institusi dalam pasar adalah perwujudan yang paling menyolok dari upaya pencapaian
efisiensi dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang
menjadi kebutuhan kita. Para ekonom sering kali mengajukan argumen bahwa kita akan
mencapai puncak dari efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan kita jika kegiatan pemernuhan ini
diatur lewat institusi-institusi pasar. Mancur Olson menyebutkan bahwa di Inggris pada abad
XIX, kata "economist" (yang berarti "ekonom, ahli ekonomi" -pent) itu sendiri berarti orang
yang mendukung sistem laissez-faire (perdagangan bebas) dan yang "yakin bahwa teori
ekonomi hanya bisa diterapkan pada barang dan jasa yang memiliki harga di dalam pasar-pasar
dalam perekonomian kapitalis dan konsep semacam ini bahkan masih bertahan sampai
sekarang" (1969:140-141).
Tiga makna dari ekonomi ini tidaklah dapat dipetakan secara mudah ke dalam aliran-
aliran, teori atau pendekatan-pendekatan yang ada (di mana maksudnya adalah aliran, teori dan
pendekatan yang ada sering kali menggunakan lebih dari satu makna sekaligus dari tiga
maknadi atas). Namun tiap-tiap teori punya kecenderungan untuk lebih condong pada satu
makna tertentu dari pada makna yang lain. Karenanya, kita dapat mengetahui perbedaan-
perbedaan penting antarteori yang satu dengan yang lain dengan cara melihat pada cara tiap-
tiap teori itu menggunakan kata "ekonomi".
Konsep-konsep Ekonomi
Ekonomi Kalkulasi. Makna "ekonomi" yang pertama tadi merujuk pada pola pikir
tertentu dan hubungan tertentu yang dimiliki seorang individu dengan dunia sekitarnya. Pola
pemikiran ini, yang sering kali disebut sebagai "pendekatan ekonomis", berusaha untuk
Showing Page:
10/14
memandang tindakan manusia sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu ketika
berhadapan dengan faktor-faktor penghambat eksternal. Hambatan ini terjadi karena adanya
keterbatasan pada pasokan sarana atau pasokan sumber daya. Sejauhmana kita dapat memenuhi
kebutuhan kita akan tergantung pada sarana atau sumber daya apa yang dapat kita gunakan
atau kita akses.
Kalkulasi ekonomi adalah sebuah cara untuk menilai sejauh mana kemampuan dari
pengaturan-pengaturan institusional untuk menggunakan sarana-sarana atau sumber daya yang
tersedia berdasarkan sejauh mana pengaturan-pengaturan institusional itu bisa memenuhi.
kebutuhan yang ada. Kalkulasi ekonomi juga merupakan cara untuk memahami tindakan sosial
sebagai dampak dari perhitungan pribadi tentang apa kemungkinan dampak dari tindakan sosial
itu terhadap pemuasan kebutuhan pribadi.
Pendekatan kalkulasi ekonomi ini sekarang adalah pendekatan yang paling dominan
dalam ilmu ekonomi, namun pendekatan ini juga telah banyak digunakan dalam ilmu-ilmu
sosial. Dalam sosiologi, Max Weber (1956) 1978) menekankan pada hubungan antara kalkulasi
rasional (yang dipahami sebagai hubungan antara cara dan tujuan) dengan kegiatan ekonomi.
Pemikiran-pemikiran Weber memberikan perspektif yang luas tentang hubungan antara
rasionalitas, efisiensi, dan definisi dari ekonomi yang sekarang sangat banyak dianut oleh
ekonomi Pendekatan kalkulasi ekonomi mendefinisikan pokok modern.
Dari titik awal ini, analisis dalam pendekatan kalkulasi ekonomi kemudian
mempertimbangkan apa saja implikasi dari pemenuhan terhadap kebutuhan itu di dalam
konteks dari sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang semuanya adalah sama-
sama agen yang berusaha memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Semakin baik adaptasi antara
cara yang digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemanfaatan sumber daya akan
menjadi semakin efisien. Jika efisiensi meningkat, maka itu berarti bahwa kita akan lebih
mampu untuk memuaskan kebutuhan kita. Pola pemikiran ekonomi semacam ini memiliki sitat
statis "statis" dalam artian "diam, pasif" dan bukan dalam artian "negara" yang disebabkan
karena adanya pandangan bahwa sumber daya selalu terbatas dan tujuan yang hendak dicapai
selalu dapat dipastikan. Melakukan kalkulasi ekonomi dengan cara seperti ini atau yang disebut
economizing atau "berhemat" adalah sebuah tindakan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi
yang dihadapi dan bukan sebuah proses perubahan dan pengembangan. Kata kuncinya di sini
adalah alokasi, Kita berusaha untuk,mengalokasikan sumber daya yang kita miliki ke beberapa
tujuan yang ingin kita capai agar kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin dengan apa yang
ada. Kalkulasi ekonomi mengandung makna tentang hambatan dan keterbatasan lingkungan
seperti yang disampaikan lewat sebuah pepatah lama: "Tidak ada yang namanya makan siang
gratis ("There is no such thing as free lunch" Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang gratis).
Jika kita dapat meningkatkan efisiensi kita, maka kita kadang-kadang bisa mendapatkan
lebih dari apa yang kita punya sekarang (sumber daya yang dijadikan modal awal), tapi kita
tidak bisa punya lebih (sumber daya/modal awalnya terbatas pent). Seandainya saja kita bisa
punya lebih banyak, maka kita akan cenderung untuk mencari lebih banyak dan akan kurang
peduli terhadap efisiensi dari cara kita menggunakan apa yang ada, Sekalipun para ekonom
yang menganut pendekatan kalkulasi ekonomi juga tetap meneliti masalah produksi dan
sirkulasi barang sebagai sebuah bentuk kegiatan ekonomi yang perlu diperhatikan juga, namun
mereka meneliti produk dan distribusi barang bukan karena dua hal itu adalah bagian dari
kegiatan ekonomi, tapi semata karena keduanyà dapat ditafsirkan berdasarkan konsep pilihan
Showing Page:
11/14
dan efisiensi. Namun produksi dan distribusi barang sebenarnya tidak harus dilakukan secara
ekonomis, yaitu dalam artian mereka yang terlibat dalam kegiatan produksi tidak harus bekerja
secara seefisien mungkin dan apa yang mereka lakukan tidak harus selalu dipandanng sebagai
pilihan yang mereka buat sendiri. Ketika kita hendak menggunakan istilah "ekonomi" untuk
menyebut kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyediaan kebutuhan, baik yang dilakukan
dengan menggunakan kalkulasi ekonomi maupun yang tidak, maka kita harus melepaskan
penggunaan "ekonomi" dalam artian yang pertama (karena kegiatan ekonomi tidak selalu
ekonomis, atau tidak selalu efisien dan hemat -pent), dan karenanya kita memerlukan sebuah
alternatif istilah lain Penyediaan kebutıuhan, Makna yang kedua dari istilah "ekonomi" adalah
sebuah makna yang sebenarnya lebih tua usianya daripada yang pertama, karena makna ini
digunakan dalam pemikiran-pemikiran tentang kegiatan ekononmi yang dicetuskan oleh
Aristoteles sampai Adan Smith dan Karl Marx. Makna yang kedua ini juga digunakan oleh
beberapa ahli ekonomi modern yang masih mendasarkan pemikirannya pada tradisi-tradisi
lama di dalam ilmu ekonomi. Para ekonom ini juga menggunakarn istilah "ekonomi" untuk
menyebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam makna yang kedua. Mereka memahami
kegiatan ini bukan berdasarkan mode kalkulasi ekonomi yang dilakukan di dalamnya, tapi
berdasarkan tujuannya, yaitu memproduksi dan mereproduksi barang atau dengan kata lain
penyediaan materi untuk pemenuhan kebutuhan.
Para ekonom yang bekerja dengan kerangka ini sebenarnya tidak mernolak pendapat þahwa
sebuah kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara efisien atau secara kurang efisien, namun
mereka lebih mengarahkan perhatian mereka pada produksi materi yang diperlukan untuk
mempertahankan kelangsungan hidup ekonomi tanpa terlalu memedulikan apakah kegiatan
produksi materi itu dilakukan secara efisien atau tidak dan apakah mereka yang terlibat di
dalamnya membuat kalkulasi secara rasional atau tidak. Bentuk yang lebih umum dari ide ini
tidak lagi fokus pada kondisi fisik dari barang, melainkan iebih menelah pada bagaimana
manusia mengerahkan dan menggunakan energinya untuk menyediakan materi itu. Penyediaan
materi ini juga memiliki dua dimensi penting di dalamnya, yaitu produksi dan sirkulasi (atau
distribusi). Kegiatan ekonomni akan menghasilkan barang yang dapat memenuhi kebutuhan
dan kemudian memindahkan barang itu dari pihak yang memproduksinya untuk diserahkan
kepada pihak yang memerlukannya. Tindakan yang kedua ini adalah sirkulasi barang, yang
sering kali dianggap sebagai kegiatan utama dalam pertukaran (exchange), Sekadar kondisi
fisik dari sebuah benda itu sendiri tidaklah dapat menentukan apakah kita akan mau
menggunakan tenaga kita untuk membuatnya dan juga tidak menentukan apakah benda itu
dapat mengalami sirkulasi dari pemilik yang satu ke pemilik yang lain. Alasannya adalah
karena hak kepemilikan terhadap hal-hal yang non-materi sekalipun (seperti ide) juga bisa
berpindah tangan atau berpindah dari pemilik yang satu ke pemilik yang lain.
Maka ide tentang ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan dapat tetap digunakan tanpa
terpengaruh oleh apakah kita memandang bahwa materi adalah bentuk kebutuhan yang paling
utama atau tidak.
2.4 Apa yang menjadi Makna dari lImu Ekonomi dan lImu Ekonomi Politik
Tiga makna yang berbeda dari ekonomi di atas sama-Sama memengaruhi cara kita
memandang hubungan Antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Masalahnya Adalah bukan
sekadar bagaimana menentukan hubungan Antara ekonomi dengan politik, tapi lebih tertuju
pada apa yang sebenarnya dimaksud dengan ekonomi politik. Bagainana cara keduanya dapat
Showing Page:
12/14
dihubungkan tentunya Akan tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan dan
Menggunakannya.
Dampak dari digunakannya pendekatan kalkulasi Ekonomi adalah bahwa ekonomi
menjadi lebih dominan Daripada politik. Pendekatan kalkulasi ekonomi berusaha Menjelaskan
apa yang kita lakukan dan mengapa kita Melakukannya, sementara politik dianggap Cuma
sebagai Konteks dari tindakan itu. Akibatnya, kalau hendak menjelaskan politik, pendekatan
kalkulasi akan menjelaskannya dengan menggunakan ekonomi. Dominasi dari ekonomi seperti
ini merupakan salah satu aliran yang besar Dan sudah cukup lama usianya dalam ilmu ekonomi
politik, Seperti yang telah kami singgung dalam bagian Pengantar tadi. Ekonomi politik yang
menggunakan Pendekatan kalkulasi ekonomi ini kurang memerhatikan Hubungan antara
ekonomi dan politik sebagai dua wilayah Yang berbeda dan terpisah melainkan menundukkan
Politik di bawah prinsip kalkulasi ekonomi. Dominasi seperti ini jelas mau tidak mau harus
dilakukan ketika kita menggunakan pendekatan kalkulasi ekonomi, karena ekonomi dianggap
sama dengan kalkulasi,
Sehingga titik tolak dari telaah untuk menjelaskan tindakan Individu dan kelompok
adalah kepentingan dari tiap-tiap Pelaku pasar. Penekanan terhadap kalkulasi ini menimbulkan
penekanan terhadap pilihan subjektif, motivasi individu dan kepentingan pribadi Menggunakan
pendekatan kalkulasi dengan serndirinya akan memaksa kita untuk Menggunakan metode yang
berawal dari individu dan Selalu merujuk kembali pada pola pikir dan kalkulasi yang
Dilakukan individu.
Penggunaan ekonomi dalam artian pendekatan kalkulasi ini bertentangan dengan ide
pemisahan antara ekonomi dengan politik, karena pendekatan kalkulasi akan Cenderung untuk
memperluas bidang dari penerapan ekonomi sehingga lebih luas daripada batas-batas yang ada
Sebelumnya, baik untuk masalah hubungan pasar maupun untuk penyediaan kebutuhan materi,
Selanjutnya ide tentang penyediaan kebutuhan materi pendekatan penyediaan kebutuhan
cenderung Untuk membatasi wilayah dari ekonomi sehingga memungkinkan kita untuk
memisahkan kegiatan ekonomi Dari kegiatan politik.
Pendekatan penyediaan kebutuhan ini bersifat umum Sehingga tetap bisa digunakan
untuk ekonomi yang dipandang sebagai terpisah maupun untuk ekonomi yang diPandang
sebagai menyatu dengan sistem politik. Pada saat yang sama, pendekatan penyediaan
kebutuhan ini mengalami kesulitan untuk menmandang ekonomi sebagai hubungan sosial, Para
pemikir yang menganut pendekatan Penyediaan kebutuhan cenderung untuk menjelaskan
hubungan sosial dengan menggunakan bahasa teknis material, seperti misalnya
menggambarkan kegiatan ekonomi Sebagai sistem input dan output. Akibatnya dalam
pendekatan ini, aspek sosial dari ekonomi menjadi sebuah konteks eksternal yang melingkupi
kegiatan ekonomi tapi bukan Bagian dari kegiatan ekonomi. Karenanya istilah “ekonomi”
dalam pendekatan penyediaan kebutuhan ini Cenderung untuk merujuk pada hubungan non-
sosial yang terjadi dengan menurut aturan-aturan yang non-sosial sifatnya. Pendekatan yang
ketiga yaitu pendekatan perekonomian, seperti yang sudah dibahas tadi, menekankan Bahwa
ekonomi memiliki wilayah tersendiri yang terpisah Dari wilayah lainnya. Pendekatan yang
ketiga ini memfokuskarn secara langsung pada hubungan-hubungan sosial Yang terjadi dalam
urusan ekonomi, dan tidak memfokuskan pada proses prasosial atau ekstrasosial yang
Dimasukkan ke dalam perekonomian atau dibiarkan terlepas dan ke luar dari perekonomian.
Pendekatan seperti Ini tidak bisa lagi bersifat umum seperti dua pendekatan Sebelunmnya,
Showing Page:
13/14
namun sebagai gantinya pendekatan ini Dapat memberikan akar sosial yang lebih dalam bagi
telah Ekonomi. Karenanya dalam pendekatan ini, ekonomi adalah sebuah bidang sosial, dan
bukan kegiatan material seperti pada perndekatanpenyediaan kebutuhan dan juga Bukan
kalkulasi pribadi seperti pada pendekatan kalkulasi ekonomi yang terletak di tengah-tengah
konteks Realita sosial yang nyata dalam kehidupan yang dipisahkan dari perekonomian.
Kami memutuskan untuk menggunakan perndekatan Perekonomian ini sebagai tolok
ukur untuk pembahasan Dalam buku karena pendekatan ini menekankan bahwa ekonomi
memiliki wilayah sendiri dan tidak dapat digabungkan dengan wilayah-wilayah lain.
Pendekatan ketiga Ini memungkinkan kita untuk memerhatikan Implikasi dari.
(1) kecenderungan di masa modern untuk Mengecilkan batas-batas yang memisahkan berbagai
Bidang dalam kehidupan sosial, dan
(2) kecenderungan Kedua yang masih terkait dengan kecenderungan pertama Tadi yaitu
kecenderungan untuk membuat salah satu Bidang tertentu menjadi lebih dominan daripada
yang lain dan biasanya yang dibuat lebih dominan ini adalah ekonomi, seperti yang sudah
disebutkan tadi dalam kaitannya dengan pendekatan kalkulasi ekonomi.
Showing Page:
14/14
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
"Organisasi" adalah struktur yang relatif konkrit (pengaturan/pengorganisasian secara
formal), seperti misalnya pengadilan, dewan legislatif, birokrasi dan partai-
Tujuan yang Ingin dicapai individu dapat dibagi menjadi dua kategori, Yaitu tujuan
yang bersifat pribadi (baik dari segi motif maupun dari segi hasilnya) dan tujuan yang
melibatkan orang Lain. Kami tidak ingin menutupi kesulitan untuk menerapkan pembedaan
seperti ini dalam praktiknya, dan kami Juga tidak mengatakan bahwa ada jenis tindakan
tertentu Dari seorang individu yang sepenuhnya tidak berdampak Apa pun terhadap masyarakat
sekitarnya
Jaringan kebijakan adalah kombinasi antara kekuasaan Publik dan kekuasaan pribadi
yang dibentuk oleh bagian-Bagian tertentu dalam birokrasi dan badan-badan swasta (private
association). hal yang sama juga kita lihat pada ide Hegemoni dari Gramsci di mana aturan
dipahami sebagai Ide yang beredar secara luas (ruling ideas) dan faktor-faktor Sosial ditambah
dengan pemerintah dalam artian sempit (lihat Gramsci 1971).
Para ekonom neoklasik membedakan antara pribadi dan publik berdasarkan apa yang
Dijalankan atau tidak dijalankan oleh sistem harga. Dalam Pandangan mereka, keuntungan
atau kerugian yang terjadi karena pertukaran di mana kewajiban penagihan atau Pembayaran
tidak dilakukan (= mekanismne harga tidak Berjalan -pent) adalah faktor eksternal atau
eksternalitas (externalities) yang harus ditangani oleh negara. John Dewey (1927) juga
membuat pembedaan serupa untuk jangkauan Dan frekuensi dari dampak-dampak dari
transaksi yang diLakukan antara individu yang satu dengan yang lain.
Penggunaan ekonomi dalam artian pendekatan kalkulasi ini bertentangan dengan ide
pemisahan antara ekonomi dengan politik, karena pendekatan kalkulasi akan Cenderung untuk
memperluas bidang dari penerapan ekonomi sehingga lebih luas daripada batas-batas yang ada
Sebelumnya, baik untuk masalah hubungan pasar maupun untuk penyediaan kebutuhan materi,
Selanjutnya ide tentang penyediaan kebutuhan materi pendekatan penyediaan kebutuhan
cenderung Untuk membatasi wilayah dari ekonomi sehingga memungkinkan kita untuk
memisahkan kegiatan ekonomi Dari kegiatan politik.
Daftar Pustaka
----

Unformatted Attachment Preview

ILMU POLITIK DAN ILMU EKONOMI Dosen Pengampun : SYAIFUL ANAM, S. Sos., M.A.P. KELOMPOK 1 Disusun Oleh : AFIFUR ROHMAN HIDAYAT (2019310143) MOH. RIZIEQ AL KUTBI (2019310210) MOH. ALFAN MAULANA (2019310164) MOH. KHUZIN RAIS (2019310130) FAKULTAS ADMINISTRASI PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS MADURA 2021/2022 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan syafa’atnya di akhirat nanti. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah teori ilmu administrasi publik dengan judul “ILMU POLITIK DAN ILMU EKONOMI”. Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Pamekasan,14 November 2021 DAFTAR ISI Kata pengantar............................................................................................ Daftar isi..................................................................................................... Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang...................................................................................... 1.2 Rumusan Masalah................................................................................. 1.3 Tujuan................................................................................................... Bab II Pembahasan 2.1 Konsep-konsep didalam Ilmu Politik............................................................ 2.2 Tujuan yang Ingin dicapai didalam Ilmu politik............................................. 2.3 Bagaimana Cara Memahami Ilmu Ekonomi pada Jaman Sekarang.................... 2.4 Apa yang menjadi Makna dari lImu Ekonomi dan lImu Ekonomi Politik........... 2.5 Cara Penyelesaian Konflik................................................................... III Penutup 3.1 Kesimpulan.......................................................................................... 3.2 Daftar Pusaka....................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sering kali diasumsikan bahwa ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Satu hal yang jarang diungkapkan adalah bahwa ide ekonomi politik itu sendiri sebenarnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Jika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telah yang berbeda. Karena masalah ini sering kali dibuat makin rancu dengan pernyataan-permyataan bahwa politik dan ekonomi memiliki "hubungan organik satu sama lain'" atau bahwa perbatasan antara politik dengan ekonomi adalah "tidak jelas", maka kami akan berusaha memaparkan dalam artian bagaimana pemisahan ini dapat dipahami. Kalau politik dibedakan dari ekonomi, itu tidak berarti bahwa keduanya benar-benar terpisah sepenuhnya, terisolasi dari yang lain atau tidak peduli terhadap yang lain. Dan juga itu tidak berarti bahwa politik dan ekonomi tidak Saling memengaruhi satu sama lain atau tidak "terjadi" dalam struktur konkrit yang sama. Sebagai contoh, alokasi barang dan jasa bisa terjadi dalam struktur pasar atau struktur politik. Sementara organisasi-organisasi yang konkrit seperti bank, perusahaan, kelompok kepentingan dan serikat pekerja bisa bersifat politik atau ekonomis tergantung pada kegiatan yang mereka lakukan dan juga tergantung pada kategori analitis yang digunakan peneliti (Maier 1987). Maka ketika kami mengatakan bahwa ilmu ekonomi dan ilmu politik terpisah satu sama lain, yang kami maksud adalah bahwa keduanya berbeda secara analitis. Rumusan Masalah 1. Apa saja konsep-konsep ilmu politik ? 2. Tujuan apa saja yang Ingin dicapai didalam ilmu politik ? 3. Bagaimana cara memahami ilmu ekonomi pada jaman sekarang ? 4. Apa yang menjadi makna dari lImu Ekonomi dan lImu Ekonomi Politik ? 1.3 Tujuan Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan serta mampu memahami tentang Ilmu politik dan Ilmu ekonomi. Adapun tujuan lain yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem administrasi negara indonesia dan diharapkan makalah ini mampu memberi manfaat bagi para pembacanya. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Konsep-konsep didalam Ilmu Politik Konsep-konsep dalam ilmu politik tidaklah memiliki perbedaan tajam secara analitis antara satu dengan yang lain seperti dalam ilmu ekonomi. Ini tampak dari banyaknya konsep politik yang saling bersaing saat ini. Dalam novel karya Swift yang berjudul Gulliver's Travel, sang tokoh utama mengeluhkan bahwa pada saat ia berbincang-bincang dengan raja dari bangsa Liliput, dia mengatakan bahwa "di negara kami ada beberapa ratusan ribu buku yang telah ditulis mengenai seni pemerintahan. Ketika mendengar akan hal itu, sang raja Liliput langsung mengatakan bahwa itu berarti bangsa kami memiliki kepandaian yang sangat rendah (karena memerlukan begitu banyak buku untuk dapat menguasai seni pemerintahan. (Swift1726). Ada banyak pandangan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik, dan tidak ada satu pun dari pandangan-pandangan ini yang diterima secara luas karena memiliki keunggulan teoretis dari pandangan-pandangan lainnya. Politik dapat diartikan sebagai "siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana" (Lasswell 1936), "pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan" (Morgenthau(1948), 1960), "seni dan ilmu dari pemerintahan", atau "sosialisasi konflik" (Schattschneider 1960), "pola kekuasaan, aturan dan kewenangan" (Easton (1953), 1981), "konflik murni, yaitu antara sini melawan sana" (Schmitt 1976) dan "penyelarasan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan lewat kebijakan publik" (Crick (1962), 1964). Kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintahan, negara, konflik dan resolusi konflik semuarnya terkait dalam pemahaman kita terhadap politik. Uraian di atas menunjukkan beberapa masalah yang terjadi ketika kita mencoba mengkonseptualisasikan politik. Di sini kami akan mengajukan tiga pandangan tentang politik yang diharapkan bisa masuk akal, koheren serta bisa dikaitkan nantinya dengan ekonomi. Kadang-kadang pemerintahan dan politik dipandang sama bahkan dalam definisinya, yaitu di mana politik dipahami sebagai semua kegiatan, proses dan struktur dalam pemerintahan. Politik dalam artian ini adalah sesuatu yang memiliki locus (tempat) atau inemiliki posisi tertentu di dalam struktur. institusi-institusi politik utama terletak di ibukota dari sebuah negara. Institusi-institusi ini memegang kewenangan dalam artian bisa membuat keputusan bagi sebuah negara secara keseluruhan dan mainnu (dalam artian memiliki kewenangan) untuk menuntut adanya kepatuhan warga masyarakat terhadap keputusan yang sudah ia buat itu. Maka jika ada sesuatu yang terjadi dalam wilayah ini, sesuatu itu akan disebut sebagai bersifat politis sementara jika tidak, maka tidak politis "Organisasi" adalah struktur yang relatif konkrit (pengaturan/pengorganisasian secara formal), seperti misalnya pengadilan, dewan legislatif, birokrasi dan partaipartai politik. "Aturan" (rule) adalah hak dan kewajiban serta prosedur-prosedur dan strategi-strategi yang diizinkan untuk digunakan daiam proses politik. Aturan-aturan dasar dari pemerintahan ditetapkan dalam konstitusi, baik konstitusi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan ini nencakup tentang cara pengaturan dan pendistribusian kekuasaan politik serta prosedur-prosedur mengenai pemilihan, strategi (tata cara sidang) untuk membuat perundangan, dan kisaran dari perilaku yang boleh dilakukan di dalam mencari pengaruh. Pembagian kekuasaan secara fungsional misalnya adalah “pemisahan kekuasaarn” menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sementara pembagian kekuasaan secara teritorial misalnya adalah pemisahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah-pemerintah di luar pusat (seperti pemerintah negara bagian) atau yang disebut dengan federalisme Apa saja yang ada dalam negara tapi tidak termasuk dalam pemerintah, Ide negara terkait dengan konsep aturan dan hukum dalam artian yang lebih luas daripada konsep aturan dan hukum yang dikaitkan dengan pemerintahan, yaitu dalam negara juga ada aturan-aturan tidak Formal yang berbentuk adat istiadat, ide dan institusi-institusi para-publik yang oleh Peter Katzenstein disebut sebagai “jaringan kebijakan” (policy network) (1978:19). Jaringan kebijakan adalah kombinasi antara kekuasaan Publik dan kekuasaan pribadi yang dibentuk oleh bagian-Bagian tertentu dalam birokrasi dan badan-badan swasta (private association). hal yang sama juga kita lihat pada ide Hegemoni dari Gramsci di mana aturan dipahami sebagai Ide yang beredar secara luas (ruling ideas) dan faktor-faktor Sosial ditambah dengan pemerintah dalam artian sempit (lihat Gramsci 1971). Upaya untuk memandang politik sebagai sesuatu Yang sama dengan pemerintah menimbulkan dua pertanyaan penting. Apakah segala sesuatu yang terjadi “di Dalam” pemerintah adalah pasti bersifat politis ataukah Politik itu sebenarnya Cuma sebagian saja dari keseluruhaan Fenomena dalam pemerintah? Apakah ada fenomena di luar Pemerintahan yang bersifat politis Kalau politik didefinisikan sebagai pemerintah, maka kita akan dihadapkan pada Banyaknya makna yang terkandung dalam istilah itu nantinya. Sebagian besar dari kegiatankegiatan yang terjadi Dalam pemerintahan juga memiliki tujuan pribadi dan bahkan ada yang bersifat pribadi. Pribadi dari segi wilayah Atau sarana institusional yang digunakannya. Kegiatan semacam ini tidak memedulikan kepentingan Publik maupun sarana-sarana publik yang diakui sebagai Bagian dari sektor publik. Misalnya, seorang politisi dapat Menggunakan jabatannya untuk memajukan karir pribadinya dengan cara berusaha mendapatkan posisi tertentu yang akan membuat dirinya dikenal banyak orang. Selain itu pendekatan ilmu politik yang Memfokuskan pada pemerintah juga mengabaikan kombinasi dari kekuatan-kekuatan swasta dan pemerintah Karena kombinasikombinasi ini terletak di luar sektor pemerintah. Yang terakhir pendekatan politik yang memfokuskan pada pemerintah mengabaikan ide-ide politik yang Terkait dengan strukturstruktur negara yang lebih luas Cakupannya daripada pemerintah. Di sini kita bisa membandingkan antara pendekatan politik berbasis pemerintah ini dengan konsep “blok historis” dari Cox (1986) yang Mencakup institusi pemerirntah, faktor sosial dan ideologi, Jelas bahwa pendekatan politik yang memfokuskan pada Pemerintah saja masih belum menyertakan banyak hal lain Yang sebenarnya juga relevan. Pengabaian ini sering kali Dijustifikasi dengan alasan yang sebenarnya cukup kuat, Yaitu bahwa supaya konsep pemerintah dapat berguna, Maka konsep itu harus merujuk pada sesuatu yang jelas, Sementara jika konsep pemerintah itu diperlebar maka akan Ada banyak hal yang selama ini dianggap sebagai bagian Dari masyarakat (seperti sekolah, gereja dan keluarga) akan Masuk ke dalam wilayah pemerintah sehingga pembedaan Yang penting akan menjadi lemah atau bahkan lenyap Sama sekali. Politik sebagai publik. Salah satu cara untuk memahami ekonomi dan politik adalah dengan memandang bahwa ekonomi adalah terkait dengan urusan pribadi dan Politik terkait dengan urusan publik. 2.2 Tujuan yang Ingin dicapai didalam Ilmu politik Tujuan yang Ingin dicapai individu dapat dibagi menjadi dua kategori, Yaitu tujuan yang bersifat pribadi (baik dari segi motif maupun dari segi hasilnya) dan tujuan yang melibatkan orang Lain. Kami tidak ingin menutupi kesulitan untuk menerapkan pembedaan seperti ini dalam praktiknya, dan kami Juga tidak mengatakan bahwa ada jenis tindakan tertentu Dari seorang individu yang sepenuhnya tidak berdampak Apa pun terhadap masyarakat sekitarnya. Namun dalam Masyarakat liberal, ada sebuah wilayah khusus bagi urusan pribadi. Misalnya, ibadah agama, kegiatan seksual dalam Rumah tangga, perilaku konsumsi (seperti selera makan dan pakaian) serta sebagian besar aspek dari mengasuh Anak adalah termasuk dalam urusan pribadi. Namun sebenarnya pembedaan antara mana yang Pribadi dan mana yang publik tidak mudah untuk dilakukan. Dalam dunia empiris, terjadi pergeseran pada batas Antara keduanya. “Pribadi” (private) merujuk pada urusan yang sifatnya terbatas pada individu atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam pertukaran. Yang tersangkut dengan urusan itu. Sementara “publik” Didefinisikan sebagai wilayah atau kegiatan yang melibatkan orang lain dalam urusan yang.cukup besar. Memang Tidak ada satu pun tindakan individu yang tidak mendapatkan pengaruh, makna dan implikasi sosial, namun itu Tidak berarti bahwa lalu semua kegiatan orang menjadi Sepenuhnya bersifat publik. Para ekonom neoklasik membedakan antara pribadi dan publik berdasarkan apa yang Dijalankan atau tidak dijalankan oleh sistem harga. Dalam Pandangan mereka, keuntungan atau kerugian yang terjadi karena pertukaran di mana kewajiban penagihan atau Pembayaran tidak dilakukan (= mekanismne harga tidak Berjalan -pent) adalah faktor eksternal atau eksternalitas (externalities) yang harus ditangani oleh negara. John Dewey (1927) juga membuat pembedaan serupa untuk jangkauan Dan frekuensi dari dampak-dampak dari transaksi yang diLakukan antara individu yang satu dengan yang lain. Ide tentang wilayah publik adalah lebih luas daripada Konsep eksternalitas dalam pemikiran neoklasik namun Lebih sempit (dalam versinya yang relevan dengan ilmu Politik di sini) daripada masyarakat secara keseluruhan, Dikatakan lebih luas daripada eksternalitas dan barang Publik karena di dalamnya masih ada identitas-identitas Kolektif dan nilai-nilai yang relevan bagi wacana politik (tapi tidak bisa dihitung dengan uang atau mekanisme Harga, seperti misalnya agama). Di sisi lain juga Dikatakan lebih sempit dalam artian bahwa masih ada Wilayah publik yang tidak sepenuhnya bersifat politik Kenegaraan (seperti misalnya aturan tidak tertulis tentang Pakaian apa yang pantas dikenakan di mana, perilaku Apa yang pantas untuk dilakukan di tempat-tempat umum Seperti di ruang tunggu stasiun, elevator, dan sebagainya). Dengan kata lain, dikatakan lebih sempit karena tidak Semua aspek dari politik-setidaknya dalam beberapa versi Tertentu bersifat publik. Aristoteles di dalam bukunya The Politics menyatakan Bahwa kehidupan publik dalam polis (negara kota di era Yunani Kuno -pent) adalah syarat mutlak agar manusia Bisa melaksanakan sifat sosialnya yang lebih tinggi. Di era Romawi Kuno, ada istilah res publica yang merujuk pada “ikatan-ikatan dan komitmen bersama antara orang-orarng Yang tidak memiliki ikatan keluarga maupun kedekatan Hubungan secara personal” (Sennett 1978, edisi pertamna 1973:3). Dewey (1927) dalam The Public and Its Problems Memandang publik sebagai bahan mentah dari proses Politik dan sebagai komponen mutlak bagi negara. Crick (1962) 1964) dalam In Defense of Politics memandang sifat Publik dari tindakan sebagai ciri utama dari politik. 2.3 Bagaimana Cara Memahami Ilmu Ekonomi pada Jaman Sekarang. Dalamn penggunaannya di masa sekarang, istilah "ekonomi" memiliki beberapa makna. Makna-makna yang berbeda ini tidak sepenuhnya lepas satu sama lain karena masingmasing dari makna ini memiliki ide utama yangn menunjukkan pendekatan yang bagaimana yang digunaakan untuk mendefinisikan pokok bahasan (subject matter), dari ilmu ekonomi Penekanan terhadap salah satu maknna tertentu akan menghasilkan pemikiran yang berbeda tentang dimensi-dimensi ekonomi dalam kehidupan kita. Di sini kami akan membahas tentang tiga konsep tentang interaksi Pembedaan secara jelas antara ke tiga konsep ini akan membantu kita di dalam mendefinisikan berbagai pendekatan teoretis dalam ilmu ekonomi, sehingga selanjutnya berguna untuk memilah berbagai pendekatan dalam ilmu ekonomi politik. Yang pertama, istilah "ekonomi" kadang digunakan untuk merujuk pada cara melakukan tindakan, seperti misalnya pada kata "economically" (bertindak secara ekonomis atau hemat). Dalam artian ini, ekonomi berarti efisiensi, pengerahan upaya minimal (derngan hasil maksimal) dan adanya adaptasi terhadap cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, istilah "ekonomi" kadang juga digunakan untuk merujuk pada kegiatankegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan atau diinginkan (seperti misalnya dalam produksi). Makna ini sering kali disampaikan dengan istilah "provisioning" (yaitu pengadaan barang dan jasa). Makna yang ketiga dari istilah "ekonomi" adalah merujuk pada institusi-institusi pasar. Institusi-institusi dalam pasar adalah perwujudan yang paling menyolok dari upaya pencapaian efisiensi dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan kita. Para ekonom sering kali mengajukan argumen bahwa kita akan mencapai puncak dari efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan kita jika kegiatan pemernuhan ini diatur lewat institusi-institusi pasar. Mancur Olson menyebutkan bahwa di Inggris pada abad XIX, kata "economist" (yang berarti "ekonom, ahli ekonomi" -pent) itu sendiri berarti orang yang mendukung sistem laissez-faire (perdagangan bebas) dan yang "yakin bahwa teori ekonomi hanya bisa diterapkan pada barang dan jasa yang memiliki harga di dalam pasar-pasar dalam perekonomian kapitalis dan konsep semacam ini bahkan masih bertahan sampai sekarang" (1969:140-141). Tiga makna dari ekonomi ini tidaklah dapat dipetakan secara mudah ke dalam aliranaliran, teori atau pendekatan-pendekatan yang ada (di mana maksudnya adalah aliran, teori dan pendekatan yang ada sering kali menggunakan lebih dari satu makna sekaligus dari tiga maknadi atas). Namun tiap-tiap teori punya kecenderungan untuk lebih condong pada satu makna tertentu dari pada makna yang lain. Karenanya, kita dapat mengetahui perbedaanperbedaan penting antarteori yang satu dengan yang lain dengan cara melihat pada cara tiaptiap teori itu menggunakan kata "ekonomi". ✓ Konsep-konsep Ekonomi Ekonomi Kalkulasi. Makna "ekonomi" yang pertama tadi merujuk pada pola pikir tertentu dan hubungan tertentu yang dimiliki seorang individu dengan dunia sekitarnya. Pola pemikiran ini, yang sering kali disebut sebagai "pendekatan ekonomis", berusaha untuk memandang tindakan manusia sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu ketika berhadapan dengan faktor-faktor penghambat eksternal. Hambatan ini terjadi karena adanya keterbatasan pada pasokan sarana atau pasokan sumber daya. Sejauhmana kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan tergantung pada sarana atau sumber daya apa yang dapat kita gunakan atau kita akses. Kalkulasi ekonomi adalah sebuah cara untuk menilai sejauh mana kemampuan dari pengaturan-pengaturan institusional untuk menggunakan sarana-sarana atau sumber daya yang tersedia berdasarkan sejauh mana pengaturan-pengaturan institusional itu bisa memenuhi. kebutuhan yang ada. Kalkulasi ekonomi juga merupakan cara untuk memahami tindakan sosial sebagai dampak dari perhitungan pribadi tentang apa kemungkinan dampak dari tindakan sosial itu terhadap pemuasan kebutuhan pribadi. Pendekatan kalkulasi ekonomi ini sekarang adalah pendekatan yang paling dominan dalam ilmu ekonomi, namun pendekatan ini juga telah banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam sosiologi, Max Weber (1956) 1978) menekankan pada hubungan antara kalkulasi rasional (yang dipahami sebagai hubungan antara cara dan tujuan) dengan kegiatan ekonomi. Pemikiran-pemikiran Weber memberikan perspektif yang luas tentang hubungan antara rasionalitas, efisiensi, dan definisi dari ekonomi yang sekarang sangat banyak dianut oleh ekonomi Pendekatan kalkulasi ekonomi mendefinisikan pokok modern. Dari titik awal ini, analisis dalam pendekatan kalkulasi ekonomi kemudian mempertimbangkan apa saja implikasi dari pemenuhan terhadap kebutuhan itu di dalam konteks dari sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang semuanya adalah samasama agen yang berusaha memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Semakin baik adaptasi antara cara yang digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pemanfaatan sumber daya akan menjadi semakin efisien. Jika efisiensi meningkat, maka itu berarti bahwa kita akan lebih mampu untuk memuaskan kebutuhan kita. Pola pemikiran ekonomi semacam ini memiliki sitat statis "statis" dalam artian "diam, pasif" dan bukan dalam artian "negara" yang disebabkan karena adanya pandangan bahwa sumber daya selalu terbatas dan tujuan yang hendak dicapai selalu dapat dipastikan. Melakukan kalkulasi ekonomi dengan cara seperti ini atau yang disebut economizing atau "berhemat" adalah sebuah tindakan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapi dan bukan sebuah proses perubahan dan pengembangan. Kata kuncinya di sini adalah alokasi, Kita berusaha untuk,mengalokasikan sumber daya yang kita miliki ke beberapa tujuan yang ingin kita capai agar kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin dengan apa yang